TOMOHON, 14 AGUSTUS 2026 — Persoalan distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi perhatian serius dalam Focus Group Discussion (FGD) Penelitian & Pengabdian Masyarakat BIMA 2026-DPPM Kemendiktisaintek yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), Jumat, 14 Agustus 2026.
Mengangkat tema “Analisis Efektivitas Sistem Barcode Pertamina: Regulasi dan Pengawasan dalam Menanggulangi Penimbunan BBM Bersubsidi di Sulawesi Utara”, kegiatan ini mempertemukan perspektif akademik, praktisi, dan pengelola distribusi energi untuk membedah efektivitas sistem barcode dalam memastikan BBM bersubsidi tersalurkan secara tepat sasaran.
FGD tersebut dilaksanakan oleh tim peneliti Fakultas Hukum UKIT yang terdiri atas Cindy M. M. Rantung, S.H., M.H. selaku ketua tim, bersama dua anggota peneliti, yakni Hers Taunaumang, S.H., M.H. dan Sintia Gijoh, S.H., M.H.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yang dinilai memiliki kompetensi dari perspektif praktis dan akademik, yaitu Angga Yudiwinata Putra, selaku Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Retail SulutGo, serta Mario Belindo Pioh, S.Si., MNucSc.
Barcode Pertamina Dikaji dari Perspektif Regulasi dan Pengawasan
Pembahasan FGD diarahkan pada pertanyaan utama mengenai sejauh mana sistem barcode dapat menjadi instrumen efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi.
Sistem digitalisasi transaksi BBM bersubsidi pada dasarnya memberikan peluang terciptanya mekanisme distribusi yang lebih terdata dan terukur. Setiap transaksi dapat menjadi bagian dari basis data yang dapat digunakan untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi.
Namun, efektivitas sebuah sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan.
Regulasi, pengawasan, kepatuhan pelaksana di lapangan, integrasi data, serta penindakan terhadap pelanggaran menjadi faktor penting yang turut menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.
Karena itu, penelitian ini mencoba melihat sistem barcode secara lebih komprehensif, bukan hanya sebagai perangkat administrasi transaksi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Perspektif Pertamina dan Akademisi Dipertemukan
Kehadiran Angga Yudiwinata Putra sebagai Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Retail SulutGo memberikan perspektif langsung mengenai implementasi sistem distribusi BBM di lapangan.
Sementara itu, kehadiran Mario Belindo Pioh, S.Si., MNucSc., memperkaya diskusi dengan perspektif akademik dan analitis terhadap persoalan yang menjadi fokus penelitian.
Pertemuan antara perspektif praktis dan akademik tersebut menjadi bagian penting dalam menggali berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi.
FGD juga menjadi ruang untuk melihat kemungkinan adanya kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih dapat diperkuat.
Menjawab Persoalan Penimbunan BBM Bersubsidi
Penimbunan BBM bersubsidi menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian karena dapat mengganggu distribusi dan mengurangi kesempatan masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Dalam konteks tersebut, sistem barcode diharapkan mampu membantu menciptakan pola distribusi yang lebih transparan dan akuntabel.
Data transaksi yang tercatat secara digital juga memiliki potensi untuk digunakan dalam mengidentifikasi pola pembelian yang tidak wajar. Dengan pengawasan yang terintegrasi, indikasi penyalahgunaan dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, teknologi tetap membutuhkan pengawasan manusia dan kerangka regulasi yang kuat. Tanpa pengawasan yang konsisten, teknologi berisiko hanya menjadi instrumen administratif tanpa memberikan dampak maksimal terhadap pencegahan penyalahgunaan.
Fakultas Hukum UKIT Dorong Kajian Berbasis Bukti
Bagi Fakultas Hukum UKIT, penelitian ini menjadi bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam mengkaji persoalan publik yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Ketua Tim Peneliti Cindy M. M. Rantung, S.H., M.H., bersama anggota Hers Taunaumang, S.H., M.H. dan Sintia Gijoh, S.H., M.H., menjadikan FGD sebagai ruang untuk mempertemukan hasil kajian akademik dengan pengalaman praktis para pemangku kepentingan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan BBM bersubsidi di Sulawesi Utara.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
FGD ini pada akhirnya menegaskan pentingnya memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan subsidi.
Digitalisasi melalui barcode merupakan langkah penting, tetapi efektivitasnya harus terus dievaluasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Regulasi yang kuat, teknologi yang tepat, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat menjadi empat elemen penting dalam membangun sistem distribusi BBM bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran.
Melalui FGD Penelitian & Pengabdian Masyarakat BIMA 2026-DPPM Kemendiktisaintek, Fakultas Hukum UKIT menunjukkan peran perguruan tinggi dalam menghadirkan kajian akademik terhadap persoalan strategis di masyarakat.
Tim Peneliti:
Ketua: Cindy M. M. Rantung, S.H., M.H.
Anggota: Hers Taunaumang, S.H., M.H.
Anggota: Sintia Gijoh, S.H., M.H.
Narasumber:
- Angga Yudiwinata Putra — Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Retail SulutGo
- Mario Belindo Pioh, S.Si., MNucSc.
Lokasi: Fakultas Hukum UKIT
Tanggal: 14 Agustus 2026
Program: Penelitian & Pengabdian Masyarakat BIMA 2026-DPPM Kemendiktisaintek
Tema: “Analisis Efektivitas Sistem Barcode Pertamina: Regulasi dan Pengawasan dalam Menanggulangi Penimbunan BBM Bersubsidi di Sulawesi Utara.”
